Home » policy » Tak Didukung Regulasi, Bisnis Broker Properti Tetap Tumbuh Pesat

Tak Didukung Regulasi, Bisnis Broker Properti Tetap Tumbuh Pesat

Kalangan pelaku bisnis jasa broker properti tak pernah lelah ingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap bisnis yang menyumbang pendapatan pajak hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

            Tahun 2012 kemaren, AREBI ( Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ) Memperkirakan penjualan produk properti primer maupun sekunder bisa mencapai Rp. 700 triliun. Bahkan dalam lima tahun ke depan, jika ekonomi Indonesia dalam keadaan stabil transaksi properti bisa mencapai Rp. 1.400 triliun, dimana sebagian besar transaksi tersebut lewat broker properti. Karena itu, melalui ketua umumnya, DPP ( Dewan Pimpinan Pusat ) AREBI Darmadi Darmawangsa, meminta perhatian khusus pemerintah terhadap kelangsungan bisinis ini.

            Menurut Darmadi, saat ini di Indonesia, sedikitnya terdapat 100.000 broker properti. Namun, dari jumlah tersebut, sangat sedikit yang bergabung dengan AREBI. Hal ini karena kurangnya dukungan dari pemerintah, khususnya dibidang regulasi, sehingga banyak “broker liar” yang beretika beroperasi yang berpotensi merugikan konsumen.

“Dalam menjalankan bisnisnya , broker tradisional ini tidak terikat dengan peraturan atau sanksi apapun dalam mengeruk keuntungan.

Disisi lain, memang belum ada regulasi yang mengharuskan para broker bergabung dan menjalankan kewajiban seperti anggota AREBI lainnya, termasuk membayar pajak,” Kata Darmadi di Jakarta, awal januari 2013.

            Rendahnya dukungan pemerintah dalam mendorong bisnis ini tumbuh lebih sehat sangat disayangkan oleh Darmadi. Padahal Kalau bisnis broker properti berkembang pesat, Pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan.

            “Kalau regulasi dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dimana asosiasi dapat berfungsi dengan baik, maka dapat membantu pemerintah dalam memberikan data rinci para broker di Indonesia.Data tersebut akan memudahkan pemerintah menarik pajak dan menjamin keamanan konsumen properti,”tegasnya.

            Senada dengan Darmadi , wakil ketua DPP AREBI, Hendry Tamzel mengingatkan agar pemerintah tidak memandang sebelah mata sector ini. Pertumbuhan bisnis jasa broker properti yang begitu pesat dalam tiga tahun belakangan ini berjalan tanpa dukungan signifikan dari pemerintah.

            Sebenarnya Surat Izin Usaha Perdagangan  Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP-P4) sudah memberikan setitik harapan. Tetapi dalam perjalanan regulasi ini terhambat dengan aturan – aturan teknis.Pembuatan kebijakan kurang memahami mengenai bisinis broker properti.

            Sejauh ini, Kehadiran SIUP-P4 terasa terlalu rumit. Belum lagi pengalihan tanggung jawab dari kementerian Perdagangan ke BKPM dalam menangani SIUP-P4 tersebut,menunjukkan rumitnya birokrasi di Indonesia.

            Hal ini mengakibatkan sulitnya pengurusan perizinan untuk membuka kantor broker properti secara resmi. Misalnya salah satu persyaratannya harus menyertakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( Amdal ) untuk membuat Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti ( SIUP-P4). Sementara seperti yang diketahui kebanyakan kantor Broker itu berada di Area pertokoan dan perkantoran yang dibangun sudah dengan amdal.

            Selain masalh di atas, Broker properti dalam negeri juga diresahkan oleh banyak developer dan broker asing terutama dari Singapura dan Malaysia yang menawarkan properti ke konsumen di Indonesia. Mereka secara bebas berpameran di hotel-hotel,tanpa ada sanksi apa-apa. Padahal itu jelas-jelas melanggar hukum,namun dibiarkan saja.

            Oleh sebab itu, AREBI mendesak pemerintah agar jangan gampang membuka keran kepada perusahaan asing yang mengambil konsumen local di  sector properti.”Pemerintah jangan terlalu gampang buka keran tapi harus lihat dulu kesiapan kita,”tandas Darmadi.

2013 tumbuh 15 persen

            Pertumbuhan bisnis properti tampaknya akan berlanjut di tahun 2013. Permintaan terhadap produk residensial (landed house dan apartment) diprediksi akan meningkat tajam.

            Meski gonjang – ganjing pemilu 2014 diperkirakan mulai terjadi di semester kedua 2013, namun beberapa kalangan tetap optimis, pasar properti di tahun 2013 khususnya rumah tinggal yang harganya dibawah Rp.500 juta akan menjadi pasar terbesar di sector perumahan, yang totalnya mencapai 60 persen.

            Pendapat ini disampaikan oleh pengamat properti Panangian Simanungkalit dan ketua umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso dalam sebuah diskusi bertajuk , “Tantangan dan Peluang Bisinis Properti 2013” di Jakarta beberapa waktu lalu.

            Disamping itu permintaan di pasar apartemen masih akan melonjak. Karena selain dijadikan tempat tingggal didalam kota, apartemen banyak diminati karena menjanjikan capital gain tinggi.

            “Pasar apartemen strata title yang seharga Rp.600 juta/umit akan menguasai pasar apartemen sekitar 70%. Selain itu, kantor Strata title di kawasan CBD dan di luar CBD masih akan meramaikan pasar properti di tahun 2013,”kata Panangian.

            Secara keseluruhan, dia memprediksi pasar properti rumah tinggal, apartemen dan perkantoran dan pusat perdagangan strata title masih akan meningkat di 2013 sekitar 8 – 12 % baik dari harga maupun tingkat sewa.

            Karena itu Panangian memperkirakan Industri properti tahun 2013 akan terus meningkat , paling tidak sama seperti sekarang, sekitar 13-15%.Kondisi ini akan terjadi kalau stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri dapat terus dijaga.

            Agar pertumbuhan sector bisnis proprti terjadi, dia menyarankan supaya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan uang muka ( down payment/DP) sebesar 30%. Sebab ketentuan Bank Indonesia (BI) soal minimal uang muka (DP) KPR 30% untuk rumah minimal tipe 70 m2 dianggap tak tepat.Seharusnya ketentuan itu berlaku berdasarkan harga rumah yaitu minimal Rp 1 Miliar.

            Ia mengatakan, alasan pemerintah yang menyatakan kebijakan tersebut itu untuk mencegah spekulan, adalah salah. Pasalnya konsumen yang dikenakan loan to value saat ini adalah end user, atau pengguna , bukan konsumen investor yang yang berspekulasi.

            Hal senada disampaikan Setyo Maharso. Bahwa akan lebih adil jika aturan kenaikan batas minimal uang muka KPR berdasarkan harga, bukan luas bangunan. :Rumah, pada tiap wilayah harganya beda.Kalau di Jakarta tipe 45, tapi harga yang sama di daerah dapat rumah yang lebih luas,”tegasnya.

                   “LTV berdasarkan luasan, tidak adil.Pakai harga saja, Misalkan Rp. 1 Miliar.Atau rumah kedua, itu baru fair.Kan kelas menengah juga terus tumbuh,” jelas Setyo.(Erlan Kallo)

sumber : copas http://propertimedia.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Bookmark and Share

Categories

Archives

GeoCounter

Blog Stats

  • 101,157 hits

Biorhythm Calculator

BIZ information

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 142 other followers

%d bloggers like this: