Home » property » Pemerintah dan BI Giat Kucurkan KPR

Pemerintah dan BI Giat Kucurkan KPR

Jumat, 13 Februari 2009 | 07:33

JAKARTA. Industri properti mendapat angin surga. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat mendorong perbankan agar makin giat mengucurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dan ada Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk kebijakan itu.

Penandatanganan SKB itu berlangsung Kamis (12/2), kemarin, oleh Gubernur Bank Indonesia Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asya’ari. Intinya, ketiga pejabat akan membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Perumahan.

Yusuf Asya’ari ingin BI melonggarkan formula penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk KPR bersubsidi. Kalau sekarang itu masih 40%, dia meminta turun menjadi 20%.

Pertimbangannya, KPR bersubsidi adalah program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena itu tingkat risikonya lebih kecil. Kalau BI setuju, bank bisa lebih giat menyalurkan KPR bersubsidi, karena rasio kecukupan modal atawa Capital Adequacy Ratio (CAR) bank tak cepat tergerus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin, kelonggaran kebijakan BI di sektor perumahan akan membawa dampak positif ke sektor lain. “Bisa membuka lapangan kerja lebih banyak,” ungkapnya.

Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad mengaku BI tak berkeberatan. “Saat ini kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KPR sudah relatif kecil,” ungkap Muliaman. Tapi, akan lebih baik jika ada penanganan risiko secara khusus bagi KPR, seperti halnya keberadaan lembaga penjaminan kredit dalam penyaluran KUR.

Lagipula, BI melihat persoalan KPR bukan semata pada ATMR saja, melainkan juga pada struktur pendanaan bank. Saat ini, sebagian besar dana yang terkumpul di tabungan, giro, dan deposito bank berjangka pendek. Bank bisa mengalami kesulitan likuiditas kalau harus mendanai KPR yang berjangka waktu antara 5 hingga 15 tahun.

Karena itu, Boediono akan lebih fokus mempermudah bank agar mau melakukan sekuritisasi aset, alias menggadaikan aset KPR mereka. “Ini bisa menambah kapasitas sumber pembiayaan bagi industri perbankan,” tuturnya.

Boediono melihat saat ini nilai KPR di bank yang bisa dijadikan sumber dana cukup besar. Hingga Desember 2008 KPR mencapai Rp 122 triliun sedang kredit untuk pengembang mencapai Rp 28 triliun.

Persoalan lain yang tak kalah pelik, perbankan kita masih belum efisien sehingga bunga masih mahal. Saat ini nasabah KPR harus membayar bunga antara 13%-19% setahun. Bahkan, Bank BTN, penyalur 95% KPR bersubsidi, juga sempat menaikan bunga bagi nasabah lama dari 14,75% jadi 15% per Januari 2009 di tengah tren menurunnya bunga. Jadi? Semoga kesepakatan itu bukan cuma sekadar angin surga.

Arthur Gideon, Ade Jun Firdaus KONTAN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Bookmark and Share

Categories

Archives

GeoCounter

Blog Stats

  • 101,157 hits

Biorhythm Calculator

BIZ information

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 142 other followers

%d bloggers like this: