BPK Akan Tertibkan Rekening Liar

Anwar Nasution, Ketua BPK RI.

Jakarta (Liputan6.com, 23/12/2008 06:40) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit mendalam pada 2009 mendatang. Di antaranya mengaudit kebijakan-kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, BPK juga bakal mengaudit dana penerimaan negara bukan pajak yang selama ini tersebar di banyak rekening liar milik instansi pemerintah, terutama di Mahkamah Agung.

Departemen Keuangan menemukan adanya 260 rekening liar yang kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan nilai mencapai Rp 36,7 triliun. Rekening liar ini diduga merupakan rekening biaya perkara di Mahkamah Agung. Temuan ini sebenarnya sudah terdeteksi BPK sejak tiga tahun lalu.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)

Simulasi Krisis

JAKARTA. (Kontan: Jumat, 19 Desember 2008 | 14:40) – Pemerintah kembali mengkaji ketangguhan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) setelah sidang paripurna menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menangani krisis finansial itu.

Kali ini, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan simulasi krisis ekonomi di Indonesia. Simulasi ini, mengatur antisipasi dan penanganan krisis oleh ketiga instansi tersebut, serta tindakan dan perannya masing-masing.

Acara simulasi ini bertajuk Crisis Simulation Exercise for Indonesia, yang dilaksanakan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Departemen Keuangan, Jumat (19/12). Hadir dalam acara tersebut, Gubernur BI Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan ini seperti simulasi kondisi tsunami. “Dibahas proseduralnya. Tetapi tidak sampai bahas bagaimana kalau tidak ada yang meminjamkan. Ini baru pertama, nanti ada beberapa tahap. Kita membiasakan diri,” kata Anggito di sela-sela simulasi itu.

Hans Henricus

Presiden Minta Menteri Keuangan Susun RUU JPSK Baru

JAKARTA. (Kontan: Jumat, 19 Desember 2008 | 09:01) – Presiden susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri keuangan Sri Mulyani untuk segera menyiapkan RUU Jaring Pengaman sistem Keuangan (JPSK) paska penolakan dari DPR. “Perpu itu kan sudah 2 yang disetujui. Yang satu itu bukan berarti ditolak, tetapi masih belum diputuskan dan pemerintah diminta untuk menyiapkan RUU JPSK itu. Ibu Sri Mulyani akan mempersiapkan RUU itu,” ucap mensesneg Hatta Rajasa usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Kamis (18/12)

Sementara Sri Mulyani menyatakan akan membuat dan mempersiapkan RUU JPSK yang baru sebelum DPR membuka masa sidang yang akan datang. Ia juga mengatakan pemerintah akan mengakomodasi hal-hal yang menjadi keberatan DPR terhadap Perpu JPSK yang telah diajukan pemerintah. “kami akan membuat dan mempersiapkan RUU yang baru. Kita akan gunakan kerangka perundang-undangan yang ada. Tentu kita akan lihat semua aspirasi yang ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan secara resmi mengenai penerbitan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang dipercaya sebagai penangkal gelombang dampak krisis keuangan.

Rapat kerja Komisi XI DPR mengenai pandangan mini fraksi terhadap tiga fraksi di DPR memberikan pil pahit bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Lantaran DPR memutuskan hanya menerima dua dari tiga penerbitan perpu anti krisis. Perpu yang diterima itu adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia (BI) dan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi, Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) ditolak.

Yohan Rubiyantoro

Wawasan Kebangsaan untuk Hadapi Krisis Global

Jakarta (ANTARA News: 18/12/08 12:55) – Dirjen Pemberdayaan Sosial (Yansos) Depsos Gunawan Sumodiningrat mengatakan, semangat wawasan kebangsaan diperlukan bangsa Indonesia untuk mengatasi krisis dampak krisis ekonomi global saat ini.

“Wawasan kebangsaan sebagai spirit akan menjadikan rakyat Indonesia duduk sejajar dengan bangsa lain,” katanya dalam Seminar dan Pameran
Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) di Jakarta, Kamis.

Menurut dirjen, memberikan semangat kebangsaan kepada pelaku ekonomi rakyat berarti memberikan kesadaran bersama untuk maju.

“Pelatihan semangat kebangsaan layak diberikan kepada aparat pemerintah, para pendamping program penanggulangan kemiskinan dan dunia usaha,” katanya.

Dengan demikian, katanya, akan menyadarkan warga negara terhadap pentingnya kehidupan bersama atas dasar persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, serta sebagai pembentukan tata pandang mengenai masa depan bangsa.

Gunawan menegaskan, dari segi ekonomi, pemerintah dan BI telah menyiapkan strategi dan aksi menghadapi krisis ekonomi dunia (global).

Sedangkan Menko Kesra beserta departemen dan lembaga yang dikoordinasikan bertugas mengantisipasi krisis dari segi aspek sosial budaya.

Program nasional pemberyaan masyarakat (PNPM) yang mengkoordinasikan program sosial di departemen lain diharapkan menjadi jaring pengaman sosial untuk menumbuhkan ekonomi rakyat.

Jumlah penduduk miskin pada 2008 sesuai data BPS sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen dari 220 juta penduduk Indonesia.

Gunawan mengajak masyarakat Indonesia untuk melaksanakan konsep “kerja, untung,nabung” dengan disertai sikap KSN, gotongroyong, kerjasama, maka rakyat akan mampu mengantisipasi krisis ekonomi global dan menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada 2009.

Pembicara lain dalam seminar antara sosiolog UI Prof Dr Paulus Wirutomo dan Staf Ahli Meneg BUMN Gumilang Hardjakoesoema,(*)

COPYRIGHT © 2008

Ekonomi RI Tahun 2009 Diprediksi Semakin Muram

JAKARTA. (Kontan: Kamis, 11 Desember 2008 | 8:31) – Ekonomi Indonesia bakal memasuki episode suram di tahun depan. Berbagai lembaga memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan lebih kecil dari perhitungan semula. Yang menjadi penyebab potret suram ekonomi Indonesia di tahun 2009 adalah resesi global.

Dalam skenario Bank Indonesia (BI), jika ekonomi dunia tak kunjung membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal merosot hingga 4,5%. “Kami memang masih berharap ekonomi 2009 tumbuh 5%. Namun kemungkinan pertumbuhan ekonomi di bawah 5% juga ada,” ujar Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono, kemarin (10/12).

Kunci pemulihan ekonomi dunia memang ada di tangan Amerika Serikat (AS). Bila penyelamatan ekonomi negeri Paman Sam itu membuahkan hasil, ada harapan ekonomi dunia akan kembali menggeliat. Ujungnya juga akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga. “Kalau itu terjadi, ada harapan ekonomi kita tumbuh hingga 5,5%,” kata Hartadi.

Menurut Hartadi, angin segar dari AS saat ini sudah mulai berhembus. Rencana bail-out terhadap perusahaan kelas kakap di AS mulai menimbulkan sentimen positif bagi penguatan ekonomi di berbagai negara.

Sementara tekanan dari domestik kemungkinan makin berkurang. Prediksi BI, laju inflasi tetap jinak di tahun 2009. BI menduga inflasi tahun depan berkisar 6,5% hingga 7,5%.

Hasil perhitungan BI masih lebih baik dari kalkulasi Bank Dunia. Dalam hitungan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan setinggi-tingginya cuma 4,4%. Bank Dunia meramalkan, ekonomi Indonesia baru pulih di 2010 dengan laju pertumbuhan kembali ke 6%.

Dalam laporan yang baru terbit kemarin, Bank Dunia menyatakan ekonomi Indonesia lesu terpengaruh resesi dunia yang berkepanjangan.

Bank Dunia memprediksi resesi ekonomi dunia kali ini lebih buruk ketimbang resesi ekonomi pada 1982.

Turunkan bunga

Menurut Bank Dunia, sektor ekspor dan investasi yang paling terkena imbas akibat kekacauan ekonomi global ini. Investasi langsung di Indonesia pada 2009 kemungkinan akan tumbuh 0%, sedangkan volume ekspor hanya tumbuh 1%-2%.

Managing Director Mandiri Sekuritas Mirza Adityaswara menambahi pelambatan ekonomi tahun depan tak terhindarkan. Mirza menilai, pemangkasan bunga acuan merupakan resep jitu untuk memicu kembali mesin ekonomi.

Menurutnya, dengan perkiraan laju inflasi sebesar 7%, bank sentral bisa menurunkan BI rate sampai 8,5% pada tahun depan.

Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. David Sumual yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan masih lebih tinggi dari 5%. Alasannya, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Lagi pula, “Ekonomi dunia kemungkinan sudah akan pulih tahun depan, karena pemerintah AS bergerak cepat menyelamatkan ekonominya,” ulasnya.

Uji Agung Santosa, Sanny Cicilia KONTAN

Rediskonto Tak Membuat Bunga Kredit Turun

JAKARTA. (Kontan: Selasa, 9 Desember 2008 | 8:55) – Langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk (BI) menjamin wesel ekspor berjangka tak membuat bank berniat menurunkan bunga khususnya untuk kredit ekspor. Bankir beralasan mereka masih harus membayar mahal pendanaan bank khususnya valuta asing.

Direktur Utama PT Bank NISP Tbk Pramukti Surjaudaja mengakui langkah BI memberikan fasilitas rediskonto memang memberikan alternatif bagi bank untuk mendapatkan pendanaan. Bank bisa menggadaikan wesel ekspor berjangka kepada BI tanpa harus menunggu pembayaran dari pembeli dari luar negeri.

Tapi kebijakan ini hanya memberi kelonggaran untuk mencari likuiditas dolar yang saat ini sedang ketat. Artinya, kebijakan ini tidak bisa mengakomodasi keinginan eksportir agar bank menurunkan bunga terutama kredit ekspor.

Bank menganggap penjaminan itu tak terkait dengan suku bunga untuk pinjaman ekspor kepada nasabah. Meski sejatinya penjaminan ini berarti bank nyaris tak berisiko saat menyalurkan kredit ekspor, karena mendapat jaminan BI.

Selama ini, bank tetap berpatokan suku bunga kredit bisa turun kalau ongkos pendanaan mereka turun. Sedangkan pendanaan dalam bentuk valas hingga kini belum bisa turun, sehingga kredit valas dalam bentuk kredit ekspor akan tetap tinggi, yakni pada kisaran 6% sampai 8% setahun.

Direktur Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Abdul Salam mengungkapkan hal yang senada. Dia berpatokan biaya dana bisa turun kalau suku bunga acuan BI rate juga terus turun drastis. “Bank maupun eksportir berharap bunga kredit ini masih bisa turun,” kilah Abdul Salam Senin (8/12).

Krisis kepercayaan

Abdul Salam mengaku, saat ini BRI mengalami krisis kepercayaan pada importir dan bank-bank koresponden di luar negeri. “Makanya, kami sangat membatasi pembiayaan ekspor terutama industri manufaktur ke Amerika,” kata Abdul.

Menurutnya, kebijakan BI untuk merediskonto wesel ekspor berjangka bisa membantu bank mengucurkan kredit ekspor. Soalnya, resiko ini nantinya akan dibagi juga dengan BI.

Beberapa bank juga mengalami hal yang sama seperti BRI. Mereka agak mengerem penyaluran kredit mereka untuk eksportir. Masalah yang mendasari adalah fluktuasi nilai tukar rupiah yang saat ini masih belum stabil. Ada kecenderungan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus melemah.

Bankir menganggap kebijakan BI untuk melakukan penjaminan sebenarnya hanya untuk memberikan kepercayaan kepada bank agar mereka mau menyalurkan kredit kepada eksportir. Selain itu BI ingin agar perbankan maupun eksportir tidak tergantung kepada satu mata uang saja yaitu dolar Amerika Serikat. Dengan begitu tekanan dolar terhadap rupiah bisa mereda.

Ada tujuh valuta wesel ekspor berjangka yang bisa dibeli oleh BI. Yakni, dolar Amerika Serikat, yen Jepang, poundsterling Inggris, euro, dolar Australia, dan Swiss franc.

BI juga menetapkan kriteria bank koresponden dan bank penjual WEB. Bank koresponden WEB adalah bank yang memiliki short term credit rating A-3 dari Standard & Poors (S&P) atau rating setara yang dikeluarkan Moody’s Investor. Sedangkan bank lokal penerbit wesel ekspor minimal peringkat 2.

Sanny Cicilia, Arthur Gideon KONTAN

BI Rate Turun 0,25%, Bunga Kredit Tak Bergerak

JAKARTA. (Kontan: Jumat, 5 Desember 2008 | 8:14) – Masyarakat belum boleh menyambut gembira kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuan BI rate. Kemarin, BI menurunkan BI rate 0,25% atau 25 basis point menjadi 9,25%. Persoalan belum selesai. Kini, mari kita mendesak para bankir agar mau menurunkan bunga kreditnya.

Seperti biasa, setiap kali bank sentral menurunkan bunga acuan, reaksi pertama para bankir adalah menurunkan bunga simpanan. Dengan cepat berbagai bank akan menurunkan bunga deposito maupun bunga tabungan. Bunga kredit, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau modal kerja, ya nanti dulu.

Para bankir punya segudang alasan menunda penurunan bunga kredit. Wakil Presiden Direktur Bank BCA Jahja Setiaatmaja, misalnya, menegaskan bahwa penurunan BI rate 0,25% tak cukup bagi bank untuk mengubah bunga kredit. “Itu belum signifikan,” kata Jahja.

Demikian pula dengan Direktur Utama Bank NISP Pramukti Surjaudaja. Ia melihat penurunan BI rate ini cuma bersifat psikologis. “Semoga saja efek psikologis ini bisa diikuti dengan efek nyata,” ujarnya. Tetapi ia tidak yakin bahwa bank akan langsung mengurangi bunga kredit. Alasannya sungguh klasik, bank masih perlu waktu untuk melakukan penyesuaian.

Bagi Direktur Treasury dan Internasional PT BNI Tbk Bien Soebiantoro, BI rate turun berarti acuan bagi bunga simpanan juga ikut turun. Karenanya bank akan segera menurunkan suku bunga simpanan sehingga biaya bank turun. Setelah biaya dana turun, “Selanjutnya pasti akan bunga kredit turun,” kata Bien.

Ini sebetulnya memprihatinkan. Tengok saja selisih rata-rata bunga deposito dan bunga kredit yang mencapai 5,28%. Net interest margin (NIM) sebesar ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Perbankan kita mana mau peduli soal ekonomi bergulir atau tidak. Yang penting, ya untung sendiri dulu.

Sanny Cicilia,Arthur Gideon KONTAN

Pertamina Jual Anak Perusahaan Merugi

Jakarta (ANTARA News 04/12/08 10:18) – PT Pertamina (Persero) akan menjual anak perusahaan yang menderita rugi terutama yang tidak masuk dalam bisnis inti perseroan, demikian Wakil Dirut Pertamina Iin Arifin Takhyan, usai Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis dinihari.

Saat ini anak perusahaan yang bergerak di bidang bisnis non inti meliputi asuransi, dana pensiun, jasa hukum, jasa pariwisata dan akomodasi, layanan kesehatan, konstruksi dan manufaktur, real estat dan properti.

Berdasarkan bahan rapat, hingga September 2008, dari 21 anak perusahaan, lima diantaranya merugi, yaitu PT Geo Dipa Energi, PT Patra Dok Dumai, PT Pertamina EP Randugunting, PT Pelita Air Service.

Manajamen perseroan sedang memokuskan usaha Pertamina untuk lebih fokus pada bisnis inti sehingga anak perusahaan yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti seperti hotel dan konsultan pasti dilepas, sedangkan yang menunjang langsung bisnis Pertamina akan dipertahankan.

“Pola divestasinya sedang dipelajari. Sedangkan anak usaha yang menjadi bisnis penunjang diserahkan kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk direstrukturisasi,” jelasnya.

Iin tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang akan dilepas dan masuk PPA karena katanya harus terlebih dulu dievaluasi secara menyeluruh, sementara Direktur Keuangan Pertamina Ferederick ST Siahaan mengungkapkan Pertamina masih menghitung total aset yang akan direstrukturisasi melalui PPA.

“Restrukturisasi akan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, namun kami belum dapat menyebutkan nilainya karena masih dalam penghitungan,” katanya.

Sebelum ini, Meneg BUMN Sofyan Abdul Djalil mengharapkan Pertamina lebih fokus menangani bisnis intinya berupa minyak dan gas.

“Untuk tahap pertama restrukturisasi, Pertamina dimungkinkan menyerahkan aset beberapa anak perusahaan seperti PT Pelita Air Service kepada PPA dan PPA akan mendapatkan fee dari Pertamina untuk pengelolaan aset-aset tersebut,” terang Sofyan. (*)

COPYRIGHT © 2008